Program BSPS 2026 Digenjot, Pemerintah Soroti Peran Daerah dan Partisipasi Warga di Humbahas
Humbang Hasundutan – Pemerintah pusat mulai mengakselerasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 dengan menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat.
Hal ini terlihat dalam kunjungan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ke Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (26/3/2026).
Kunjungan tersebut tidak hanya sebatas peninjauan lapangan, tetapi juga menjadi momentum evaluasi kesiapan daerah dalam menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Sumut Jadi Fokus Percepatan
Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian serius dalam program BSPS tahun ini. Pemerintah menetapkan target perbaikan 19.668 unit rumah, angka yang melonjak drastis dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Lonjakan tersebut dinilai sebagai bentuk percepatan penanganan backlog perumahan sekaligus upaya konkret mengurangi angka kemiskinan berbasis kualitas hunian.
Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri mendapat alokasi 457 unit rumah, yang tersebar di sejumlah desa dengan kondisi hunian yang masih memerlukan peningkatan.
Pendekatan Berbasis Komunitas
Berbeda dengan pembangunan perumahan berbasis proyek, BSPS mengedepankan pendekatan swadaya. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam proses pembangunan.
Mendagri menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kekuatan sosial masyarakat, khususnya budaya gotong royong.
Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan karena mendorong rasa memiliki terhadap rumah yang dibangun, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tingkat desa.
Peran Strategis Pemerintah Daerah
Dalam implementasinya, pemerintah daerah memegang peran penting, mulai dari verifikasi data penerima hingga pengawasan pembangunan di lapangan.
Kemendagri juga memasukkan keberhasilan program perumahan sebagai salah satu indikator dalam evaluasi kinerja kepala daerah, sehingga diharapkan muncul komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah.
Selain itu, sinergi lintas sektor terus didorong melalui kebijakan insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan sejumlah biaya perizinan dan pajak terkait pembangunan rumah.
Pemulihan Pascabencana Jadi Catatan Positif
Di luar agenda utama, kunjungan tersebut juga menyoroti keberhasilan Humbahas dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Infrastruktur yang sebelumnya terdampak longsor kini telah kembali berfungsi dalam waktu relatif singkat.
Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator kuat bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat berjalan efektif.
Dorongan Ke Depan
Pemerintah berharap pelaksanaan BSPS 2026 tidak hanya mengejar target kuantitatif, tetapi juga memastikan kualitas bangunan serta ketepatan sasaran penerima.
Dengan kombinasi dukungan kebijakan pusat, kesiapan daerah, dan partisipasi masyarakat, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Romo Kefas – Jurnalis)
