Dewan Pengawas WRC” Habib Muchdar Assegaf’ Apresiasi KPK atas OTT di Imigrasi Jakarta Barat!
Jakarta – Dewan Pengawas WRC, Habib Muchdar Assegaf menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas langkah cepat dan tegas dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat” Kamis 4/6/26.
Dikatakannya” Tindakan yang dilakukan KPK menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas praktik korupsi yang masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia, adapun OTT tersebut menjadi bukti bahwa tidak ada institusi yang kebal dari proses penegakan hukum apabila ditemukan adanya dugaan penyalah gunaan wewenang dan praktik korupsi” Ungkapnya.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK yang terus menunjukkan keberanian dalam menindak dugaan korupsi tanpa pandang bulu, dimana langkah ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur negara agar menjalankan tugas dengan jujur dan berintegritas,” Ujarnya.
Habib Muchdar menegaskan” Pelayanan keimigrasian merupakan sektor strategis yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, investasi serta pengawasan warga negara asing, oleh karena itu setiap adanya praktik penyimpangan yang terjadi harus diusut secara transparan dan tuntas.
Habib Muchdar juga mendorong agar proses hukum berjalan secara profesional, objektif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, dengan demikian apabila terbukti bersalah para oknum pelaku harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai mana diketahui” Berdasarkan informasi yang berkembang OTT KPK di Imigrasi Jakarta Barat diduga berkaitan dengan pengurusan dokumen keimigrasian dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk unsur swasta dan dalam hal ini KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk menentukan status hukum mereka.
Lebih lanjut Habib Muchdar Hasan Assegaf, menjabat sebagai Dewan Pengawas di organisasi antikorupsi ” Watch Relation of Corruption” (WRC) pada bidang Pengawasan Aset Negara’ mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan dipercaya rakyat.
“Korupsi adalah musuh bersama, budaya malu, integritas dan pengabdian kepada bangsa harus kembali menjadi landasan moral para pejabat publik, jangan sampai jabatan yang diberikan rakyat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan internal di lingkungan keimigrasian maupun lembaga pemerintahan lainnya sehingga praktik korupsi dapat dicegah sejak dini” Tutupnya.(*)
Editor : Gunawan AWDI
