Dr. Syarif Hamdani Alkaf : Jabatan Publik Harus Diisi oleh Orang yang Tepat di Bidangnya!*
JAKARTA – Kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru setelah terjadinya pergantian pimpinan lembaga. Perubahan tersebut memunculkan beragam respons dan diskusi di ruang publik mengenai arah kebijakan gizi nasional, tata kelola birokrasi, kompetensi kepemimpinan serta pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Menanggapi perkembangan tersebut” Pemerhati Publik dan Kebijakan Hukum’ Dr. Syarif Hamdani Alkaf, SH.,MH.,Ph.D, menyampaikan pandangan kritis terkait pentingnya profesionalisme, integritas dan etika dalam kepemimpinan lembaga publik” Ungkapnya Kamis 4/6/26.
Menurut Dr. Syarif, setiap pejabat negara harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat
Sebagai seorang pejabat publik harus memiliki kemampuan membaca situasi memahami aspirasi masyarakat dan menyadari kapan saat yang tepat untuk mempertahankan amanah maupun meletakkan tanggung jawabnya,kepercayaan publik adalah modal utama dalam kepemimpinan,” ujar Dr. Syarif.
Ia menilai bahwa polemik yang mengiringi kepemimpinan seseorang sejak awal masa jabatan dapat menjadi tantangan serius dalam menjalankan tugas secara efektif, selain itu aspek kompetensi integritas dan kesesuaian latar belakang dengan bidang tugas perlu menjadi pertimbangan utama dalam penempatan pejabat publik.
Untuk diketahui” Sebuah lembaga negara akan bekerja lebih optimal apabila dipimpin oleh figur yang memiliki kapasitas, pengalaman dan pemahaman yang relevan dengan tugas pokok lembaga tersebut “Prinsip profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam pengisian jabatan strategis negara.
Adapun penempatan pejabat yang sesuai kompetensi akan memperkuat efektivitas kebijakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan institusi,” tegasnya
Sebagai pakar hukum pidana, Dr. Syarif juga menyoroti pentingnya etika kepemimpinan dalam birokrasi modern, sebagai seorang pemimpin harus mampu melakukan evaluasi diri secara objektif ketika menghadapi penurunan legitimasi atau berkurangnya dukungan publik.
“Dalam sistem pemerintahan yang sehat, sikap kesatria dan tanggung jawab moral sangat dibutuhkan, seorang pemimpin harus mampu menempatkan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi,” katanya.
Lebih lanjut, Dr. Syarif menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, musyawarah dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan negara dan proses penempatan pejabat publik harus mengedepankan profesionalisme, kompetensi, integritas serta rekam jejak yang baik.
Ia berharap pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional dapat menjadi momentum evaluasi dan pembenahan kelembagaan sehingga lembaga tersebut semakin fokus dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat” Yang paling penting saat ini adalah memastikan Badan Gizi Nasional dapat bekerja secara optimal, profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat dan selain itu kepercayaan publik harus terus dijaga melalui kinerja yang nyata, transparan, dan akuntabel,” tutup Dr. Syarif (*)
Editor : Gunawan AWDI
