Panglima Taufik Hidayat dan Sekjen Freddy S. Rani Tegaskan Sikap LMPI: Berantas Mafia Tanah hingga ke Aktor Intelektual!.
JAKARTA, 25 Oktober 2026 — Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas, menyeluruh dan tanpa pandang bulu dalam memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.
Panglima LMPI, Taufik Hidayat, bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) LMPI, Freddy S. Rani, menegaskan bahwa dugaan pemalsuan dokumen pertanahan, penerbitan sertifikat ganda, manipulasi administrasi hingga penghilangan warkah harus diusut tuntas apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Dalam pernyataan sikap resmi DPP LMPI, keduanya menilai praktik mafia tanah merupakan ancaman serius terhadap hak kepemilikan masyarakat, kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
LMPI meminta agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga melindungi atau mengendalikan jaringan tersebut berdasarkan bukti yang sah.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah, dimana hak masyarakat harus dilindungi, setiap dugaan penyimpangan harus diusut dan siapa pun yang terbukti terlibat wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” demikian penegasan sikap LMPI.
Tiga Tuntutan Tegas DPP LMPI
1. Presiden dan Kapolri Diminta Bertindak Tegas : LMPI mendesak Presiden RI dan Kapolri memperkuat langkah pemberantasan mafia tanah melalui koordinasi lintas lembaga dan optimalisasi Satgas Anti Mafia Tanah. Penindakan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih, termasuk terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual apabila terdapat bukti yang cukup.
2. Menteri ATR/BPN Diminta Bersihkan Internal Institusi : LMPI meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan evaluasi serta pengawasan menyeluruh terhadap jajaran dan proses administrasi pertanahan. Oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, memfasilitasi praktik ilegal, atau melindungi jaringan mafia tanah harus ditindak sesuai ketentuan disiplin dan hukum yang berlaku.
3. Hak Masyarakat Korban Harus Dipulihkan
LMPI menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang menjadi korban dugaan kejahatan pertanahan. Pemulihan hak harus dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku, sehingga masyarakat yang memiliki hak sah tidak terus dirugikan oleh proses yang berlarut-larut.
LMPI Siap Kawal Perjuangan Rakyat
Panglima LMPI Taufik Hidayat dan Sekjen Freddy S. Rani menegaskan bahwa LMPI siap mengawal perjuangan masyarakat dalam melawan dugaan praktik mafia tanah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengawasan, penyampaian laporan kepada lembaga berwenang, serta dorongan agar setiap perkara ditangani secara transparan dan akuntabel.
LMPI juga mengingatkan bahwa persoalan tanah tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sengketa administrasi. Ketika terdapat dugaan pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik perampasan hak, penanganannya harus dilakukan secara serius sesuai hukum, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian mempertahankan hak atas tanahnya. Pemerintah harus hadir, aparat harus bertindak dan institusi pertanahan harus memastikan pelayanan yang bersih serta berintegritas. Hukum harus menjadi pelindung rakyat, bukan memberi ruang bagi siapa pun untuk merampas hak orang lain,” tegas sikap DPP LMPI.
Melalui pernyataan resmi ini, LMPI menyerukan sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pertanahan, dan masyarakat untuk memutus mata rantai mafia tanah demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta perlindungan hak kepemilikan masyarakat di seluruh Indonesia.
SALAM KEBANGSAAN! MERAH PUTIH! JAKARTA, 25 OKTOBER 2026
DEWAN PIMPINAN PUSAT LASKAR MERAH PUTIH INDONESIA (DPP LMPI)
FREDDY S. RANI : Sekretaris Jenderal (Sekjen) LMPI ” TAUFIK HIDAYAT
Panglima LMPI
