Oleh: Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas)
Jurnalis Pewarna Indonesia & Bocah Bekasi Utara, Pemred Pelitanusantara.com
BEKASI, GARISBATASNEWS.COM — Satu tahun lalu, tepatnya pada momentum Pilkada 2024, pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe tidak hanya datang dengan janji—tetapi dengan harapan besar yang dititipkan masyarakat Bekasi.
Dukungan itu nyata.
Mengalir dari berbagai lapisan masyarakat.
Bukan tanpa alasan.
Saat itu, publik melihat pasangan ini membawa semangat perubahan:
pelayanan publik yang lebih dekat, pembangunan yang menyentuh lingkungan, serta komitmen menghadirkan kota yang lebih tertata dan inklusif.
Hari ini, satu tahun setelah dilantik pada 20 Februari 2025, pertanyaannya menjadi lebih sederhana—
seberapa jauh harapan itu sudah dijawab?
Sejumlah program yang dulu digaungkan saat Pilkada, kini mulai diwujudkan.
Program Rp100 juta per RW adalah salah satu yang paling terasa. Ini bukan sekadar kebijakan anggaran, tetapi bentuk nyata dari janji untuk memperkuat masyarakat di level paling bawah.
Dukungan masyarakat saat Pilkada terhadap gagasan ini kini menemukan relevansinya—
ketika warga mulai terlibat langsung dalam pembangunan lingkungannya.
Begitu juga dengan peningkatan insentif RT dan RW, yang sejalan dengan komitmen awal untuk memperkuat peran aparatur lingkungan.
Di sektor kesehatan, kehadiran layanan puskesmas yang lebih dekat dan mudah diakses juga menjadi bagian dari realisasi janji kampanye: menghadirkan pelayanan yang tidak berjarak dengan rakyat.
Sementara itu, rotasi birokrasi menjadi langkah lanjutan dari semangat reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.
Artinya, sebagian dari apa yang dulu dijanjikan—
kini mulai dikerjakan.
Survei terhadap 800 warga menunjukkan 72,02 persen masyarakat puas terhadap kinerja awal Tri–Harris.
Angka ini tidak berdiri sendiri.
Ia adalah refleksi dari kepercayaan yang dulu diberikan saat Pilkada—yang sebagian masih bertahan hingga hari ini.
Namun, sebagai jurnalis, saya melihat ini bukan sebagai kemenangan, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga.
Karena masih ada hampir 28 persen warga yang belum puas.
Dan di situlah suara kritis lahir—
dari mereka yang belum sepenuhnya merasakan perubahan.
Di balik capaian, Bekasi masih menghadapi persoalan yang sama seperti sebelum Pilkada:
Banjir yang terus berulang.
Jalan rusak yang belum merata diperbaiki.
Pasar tradisional yang belum sepenuhnya hidup kembali.
Sampah Bantargebang yang masih menjadi beban kota.
Di titik ini, publik mulai membandingkan:
antara janji kampanye dan realitas hari ini.
Dan ini wajar.
Karena dukungan saat Pilkada bukan sekadar pilihan politik—
tetapi investasi harapan.
Saat Pilkada, narasi tentang Bekasi yang inklusif dan harmonis juga menjadi bagian dari harapan publik.
Kini, narasi itu harus dibuktikan.
Bekasi tidak cukup hanya stabil secara sosial.
Bekasi harus adil secara nyata.
Dan keadilan itu harus hadir dalam kebijakan, terutama di sektor yang paling mendasar:
pendidikan.
Jika ada satu tempat di mana janji Pilkada harus benar-benar diwujudkan, itu adalah sekolah negeri.
Pemerintah Kota Bekasi harus berani memastikan:
ketersediaan guru agama sesuai dengan keyakinan setiap siswa di sekolah negeri.
Ini bukan sekadar kebijakan tambahan.
Ini adalah bentuk nyata dari komitmen terhadap kesetaraan dan toleransi yang dulu dijanjikan.
Pelaksanaannya harus:
- berbasis data riil
- dikelola serius
- diawasi langsung oleh pemerintah kota
Karena di sanalah negara diuji—
apakah hadir untuk semua, atau hanya sebagian.
Satu tahun ini menunjukkan bahwa Bekasi sedang bergerak.
Namun arah akhirnya belum sepenuhnya ditentukan.
Tri–Harris kini berada di fase yang berbeda dari masa kampanye.
Dulu, mereka meminta kepercayaan.
Sekarang, mereka harus membuktikan kepercayaan itu layak dipertahankan.
Sebagai bocah Bekasi yang tinggal dikawasan Utara Bekasi tepatnya di kelurahan Harapan Baru Bekasi Utara, saya melihat satu hal yang sederhana:
Dukungan masyarakat saat Pilkada bukan tanpa alasan.
Dan sampai hari ini, dukungan itu belum hilang.
Namun dukungan tidak akan bertahan selamanya—
jika tidak dirawat dengan hasil nyata.
Bekasi tidak kekurangan program.
Bekasi tidak kekurangan janji.
Yang sedang diuji sekarang adalah konsistensi.
Apakah kepemimpinan ini mampu:
- menuntaskan masalah lama,
- memperkuat program yang sudah berjalan,
- dan mewujudkan kesetaraan yang dulu dijanjikan?
Jika iya—
maka dukungan yang lahir di Pilkada 2024 tidak akan sia-sia.
Namun jika tidak—
maka waktu akan mencatat bahwa harapan itu pernah ada,
tetapi tidak sepenuhnya diwujudkan.
Dan pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang berjanji—
tetapi siapa yang benar-benar menepati.
