Evaluasi Internal Kepolisian Mengemuka dalam Kasus Puluhan Motor Sitaan di Bangkalan
Bangkalan – Penanganan barang bukti kendaraan hasil penertiban balap liar di wilayah Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, kembali menjadi perhatian publik. Kasus yang berkaitan dengan 52 unit sepeda motor sitaan tersebut kini memasuki tahap tindak lanjut setelah hasil pemeriksaan internal dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Jawa Timur diterbitkan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat administratif dalam proses pengelolaan barang bukti. Temuan itu kemudian menjadi dasar pemberian sanksi disiplin kepada personel yang dinilai bertanggung jawab atas ketidaksesuaian administrasi tersebut.
Pelaksana Harian Kasi Propam Polres Bangkalan, Rezaki, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan dari Propam Polda Jawa Timur telah diterima dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan kepolisian.
Menurutnya, pemeriksaan tidak mengarah pada tindak pidana, melainkan pada aspek administrasi yang dinilai tidak berjalan sesuai prosedur. Sebagai konsekuensinya, personel terkait telah menjalani sanksi disiplin yang ditetapkan oleh institusi.
Rezaki juga menjelaskan bahwa setiap kendaraan sitaan hanya dapat dikeluarkan apabila memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Ia menyebutkan bahwa dokumen kendaraan yang berkaitan dengan perkara tersebut berada dalam pengelolaan unit lalu lintas.
Meski telah ada hasil pemeriksaan internal, perhatian masyarakat terhadap kasus ini belum surut. Banyak pihak menilai bahwa pengawasan terhadap barang bukti harus dilakukan secara lebih ketat untuk menghindari munculnya keraguan publik terhadap proses penegakan hukum.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada sejumlah pejabat terkait masih terus dilakukan. Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi yang lebih rinci mengenai kronologi administrasi yang menjadi temuan dalam pemeriksaan tersebut.
Pengamat tata kelola publik menilai bahwa kasus ini dapat menjadi momentum bagi institusi penegak hukum untuk memperkuat sistem pencatatan dan pengawasan barang bukti. Transparansi dalam pengelolaan aset sitaan dinilai penting guna menjaga integritas lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Dengan telah diterbitkannya hasil pemeriksaan internal, publik kini menantikan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
