Jakarta, Kamis 16 April 2026 — Sidang pengujian Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi menghadirkan perdebatan mendasar tentang posisi kuota internet dalam kerangka hukum dan layanan publik.
Dalam persidangan, operator seluler seperti Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo Hutchison, bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), diminta menjelaskan dasar kebijakan masa berlaku kuota yang berujung pada penghapusan sisa penggunaan.
Namun arah pembahasan tidak berhenti pada aspek teknis. Para hakim konstitusi—Adies Kadir, Asrul Sani, Ridwan Masyur, Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo—menggali persoalan dari sudut pandang yang lebih luas, yakni keseimbangan antara kontrak layanan dan kepentingan publik.
Kuota internet dalam praktiknya diposisikan sebagai bagian dari perjanjian antara penyedia layanan dan pengguna. Namun dalam sidang terungkap bahwa pendekatan kontraktual tersebut mulai dipertanyakan, terutama ketika layanan yang dimaksud telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Internet tidak lagi sekadar produk tambahan, melainkan infrastruktur yang menopang aktivitas pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi digital. Dalam kondisi tersebut, pembatasan berbasis waktu dinilai perlu diuji ulang dari sisi keadilan.
Dari pihak pemohon, T.B. Yaumul Hasan Hidayat melalui tim penasehat hukum dari LBH GAN yang dipimpin Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H., D.Th. selaku Ketua Tim Penasehat sekaligus Direktur LBH, bersama Dr. (C) Ivan Pattiwangi, S.H., M.H., CLA; Erwin Faisal, S.H., M.H.; dan Irfan Fadhly Lubis, S.H., menyampaikan bahwa persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial.
Dalam keterangannya, Dr. Yuspan menekankan bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ketika suatu layanan telah menjadi kebutuhan dasar, maka pendekatannya tidak bisa semata-mata kontraktual. Harus ada pertimbangan keadilan, terutama bagi masyarakat yang sangat bergantung pada layanan tersebut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap sektor pendidikan dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Akses internet hari ini sangat menentukan keberlangsungan belajar dan bekerja. Ketika akses itu terputus karena sistem yang kaku, maka dampaknya bisa meluas, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga sosial,” katanya.
Menurutnya, negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa mekanisme layanan digital tetap berada dalam koridor perlindungan publik.
“Ini bukan soal menolak bisnis, tetapi memastikan bahwa bisnis berjalan sejalan dengan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, operator tetap menyampaikan bahwa kebijakan yang diterapkan berkaitan dengan efisiensi dan biaya pembangunan jaringan. Namun Mahkamah menilai bahwa argumentasi tersebut perlu ditempatkan dalam keseimbangan dengan hak pengguna.
Sidang ini menunjukkan adanya pergeseran penting dalam cara pandang terhadap layanan digital. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai kesepakatan biasa, kini mulai dilihat sebagai bagian dari struktur yang memerlukan pengawasan lebih ketat.
Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan sidang pada Senin, 4 Mei 2026, dengan agenda pendalaman keterangan dari para pihak.
Putusan yang akan diambil nantinya berpotensi menjadi rujukan penting dalam pengaturan layanan digital ke depan, khususnya dalam memastikan keseimbangan antara kepentingan industri dan perlindungan konsumen.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Redaksi
