Pengamat : Prediksi Politik Indonesia ke Depan” Stabilitas Semu atau Menguatnya Demokrasi?”
Jakarta – “Dinamika politik Indonesia ke depan diperkirakan akan memasuki fase yang semakin kompleks dan kontras seiring mendekatnya agenda politik nasional di tahun 2029, dimana berbagai manuver dan proxy politik (hukum) muncul dan akan menjadi warna utama dalam perjalanan demokrasi Indonesia beberapa tahun mendatang” Ungkap Pengamat Herry Kasymir.
Menurut Pengamat Advokat Ir. Herry Kasymir, ST., SH., MH, saat ini pemerintahan masih berada dalam fase konsolidasi kekuasaan. Namun, situasi tersebut bukan berarti tidak akan memunculkan dinamika politik yang lebih kontras di masa depan.
“Politik Indonesia saat ini terlihat relatif stabil karena mayoritas kekuatan politik berada dalam satu poros pemerintahan. Namun menjelang memasuki 2027 hingga 2028 ikatan poros tsb akan memudar seiring naiknya suhu politik menuju puncaknya pada Pemilu 2029,” ujarnya.
Dalam pendapatnya” Masyarakat kini semakin kritis dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena itu, legitimasi politik tidak lagi cukup dibangun melalui kekuatan koalisi, melainkan harus dibuktikan melalui kinerja nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat”.
Disisi lain, Herry Kasymir mengingatkan bahwa,
fenomena besar di Indonesia pasca Reformasi 1998. Dulu: “Siapa kuat dia yang menang”. Sekarang: “Siapa punya pasal dia yang menang”.
Namanya pergeseran dari “Power Politics” ke “Legal Politics”.
Power Politics cirinya : “Kekuasaan di atas hukum” – Macht geht vor Recht
Legal Politics cirinya : “Kekuasaan harus lewat hukum” – Recht geht vor Macht
“Politik yang sehat adalah politik yang menghasilkan rasa keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum. Siapa pun pemimpinnya nanti, rakyat tetap berharap Indonesia menjadi negara yang kuat dan lebih demokratis,” pungkasnya.
Sebagai penutup, Herry Kasymir optimistis Indonesia memiliki fondasi demokrasi yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan politik ke depan, namun ia menekankan bahwa keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada kedewasaan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya proses demokrasi. (*)
Sumber : Advokat Ir. Herry Kasymir, ST., SH.,MH
