DPR Petakan Tahapan Reforma Agraria, Pansus dan Command Center Masuk Agenda Prioritas

Jakarta — DPR RI mulai memetakan tahapan konkret dalam mendorong percepatan reforma agraria nasional. Wakil Ketua DPR RI, , menyebut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) menjadi salah satu agenda prioritas yang sedang dimatangkan di tingkat pimpinan dan lintas komisi.

Langkah ini muncul setelah DPR menyelesaikan sejumlah pembahasan awal terkait persoalan pertanahan, termasuk isu desa yang berada di dalam kawasan hutan.

“Sekarang kita masuk pada tahap berikutnya, yakni menyusun mekanisme yang lebih terstruktur agar penyelesaian persoalan agraria bisa berjalan lebih cepat dan terarah,” ujar Saan dalam forum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tahap Awal: Konsolidasi dan Pemetaan Masalah

Pada fase awal, DPR melakukan konsolidasi antar komisi serta menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat. Proses ini dinilai penting untuk memastikan bahwa Pansus yang dibentuk nantinya memiliki dasar kerja yang kuat.

Masalah yang dipetakan tidak hanya menyangkut konflik lahan, tetapi juga aspek administrasi wilayah, status hukum tanah, hingga tumpang tindih kebijakan.

Tahap Lanjutan: Pembentukan Sistem Terpadu

Setelah pemetaan, DPR menyiapkan pembentukan command center sebagai instrumen pendukung. Sistem ini akan berfungsi mengintegrasikan laporan masyarakat dengan data pemerintah, sehingga proses verifikasi dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Konsep ini juga diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama dalam penyelesaian konflik agraria.

Sinkronisasi Desa Kawasan Hutan

Salah satu fokus yang sedang berjalan adalah pendataan desa-desa yang berada di kawasan hutan. DPR menilai persoalan ini perlu ditangani secara bertahap karena berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat.

Melalui sinkronisasi data, diharapkan status wilayah dan hak masyarakat dapat ditetapkan secara lebih jelas.

Penguatan Kebijakan Satu Peta

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, , disepakati bahwa kebijakan satu peta (one map policy) tetap menjadi rujukan utama dalam setiap tahapan reforma agraria.

Pendekatan ini dianggap penting untuk memastikan keseragaman data antar lembaga dan menghindari potensi konflik akibat perbedaan informasi.

Keterlibatan Lintas Komisi dan Publik

Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR, di antaranya , , dan .

Selain itu, DPR turut melibatkan perwakilan buruh, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil dalam proses pembahasan guna memperkaya perspektif kebijakan.

Menuju Implementasi Bertahap

Dengan tahapan yang telah disusun, DPR menargetkan reforma agraria tidak lagi berjalan sporadis, melainkan melalui proses bertahap yang terukur.

Pansus diharapkan menjadi penggerak utama dalam memastikan setiap tahap berjalan sesuai rencana hingga implementasi di lapangan.

Jurnalis: Romo Kefas