6 Bulan Tanpa Kepastian, Kasus Pencurian Kayu di Sinonsayang Memanas: Keluarga Siap Tempuh Jalur Hukum dan Desak Evaluasi

6 Bulan Tanpa Kepastian, Kasus Pencurian Kayu di Sinonsayang Memanas: Keluarga Siap Tempuh Jalur Hukum dan Desak Evaluasi

Sinonsayang, Minahasa Selatan — Kesabaran keluarga korban pencurian kayu di perkebunan Boyong Pante, perbatasan Desa Blongko, mulai mencapai batas. Laporan yang diajukan sejak 13 Oktober 2025 hingga kini belum menunjukkan kejelasan, memicu tekanan publik terhadap kinerja Polsek Sinonsayang.

Lebih dari enam bulan berlalu tanpa progres yang transparan. Tidak ada kepastian, tidak ada hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Situasi ini kini tidak lagi dipandang sebagai keterlambatan biasa, tetapi mulai dianggap sebagai bentuk kelalaian yang serius.

Perwakilan keluarga korban, Jemfry Laoh, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika kondisi ini terus berlanjut.

“Kalau tidak ada tindakan nyata, kami akan menempuh langkah hukum lanjutan dan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tegasnya.

Kerugian materiil akibat pencurian kayu tersebut dinilai signifikan. Namun yang lebih besar adalah dampak sosial: rasa aman masyarakat mulai terkikis, sementara kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dipertaruhkan.

Respons dari Kapolsek Sinonsayang yang baru menjabat—yang menyebut masih dalam tahap penyelidikan—justru memantik reaksi keras. Publik mempertanyakan, bagaimana mungkin sebuah laporan berbulan-bulan masih berada pada titik yang sama?

Apakah ini soal keterbatasan, atau justru lemahnya komitmen penanganan?

Dorongan evaluasi terhadap kinerja internal pun mulai menguat. Sejumlah pihak menilai perlu adanya pengawasan dari tingkat yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan pelaporan ke institusi pengawas kepolisian jika tidak ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat.

Kasus ini kini berkembang menjadi tekanan terbuka terhadap institusi. Bukan hanya soal pencurian kayu, tetapi tentang bagaimana laporan masyarakat diproses—atau justru diabaikan.

Keluarga korban menuntut tiga hal: kejelasan status perkara, langkah konkret penanganan, dan transparansi proses.

Jika tuntutan ini tidak dijawab, bukan tidak mungkin kasus ini akan bergulir lebih luas—baik melalui jalur hukum, pengaduan resmi, maupun sorotan publik yang lebih besar.

Dan satu pesan kini disampaikan dengan tegas: masyarakat tidak lagi hanya menunggu—masyarakat siap bergerak.

(E. Laoh)
Editor Tim Redaksi