Panglima LMPI Taufik Hidayat Tegaskan Nusron Wahid Kooperatif & Ingatkan KPK” Penegakan Hukum Tidak Boleh Tunduk pada Jabatan!
JAKARTA — Panglima Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI), Taufik Hidayat, menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Ia menghimbau Nusron Wahid agar menunjukkan sikap kooperatif dalam proses hukum yang dikaitkan dengan perkara dugaan suap yang! kini menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Taufik, perkara dugaan korupsi dengan nilai besar tidak boleh dibiarkan menimbulkan ketidakpastian, dimana setiap perkembangan harus dijelaskan secara terbuka oleh pihak berwenang agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa proses penegakan hukum sengaja diulur-ulur. Jika seseorang dipanggil secara sah oleh aparat penegak hukum, maka panggilan tersebut harus dihormati dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum, adapun sikap kooperatif bukan sekadar janji, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata,” ucap Taufik.
Ia menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki keistimewaan karena jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan dengan lingkaran pemerintahan, menurutnya dalam negara hukum, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib menghormati proses penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Jangan sampai masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan antara rakyat biasa dan pejabat, siapa pun orangnya, apabila berhadapan dengan proses hukum harus menghormati mekanisme yang berlaku” Jabatan bukan tameng untuk menghindari proses hukum,” ujarnya.
Disisi lain Taufik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memberikan penjelasan resmi dan terukur mengenai status pemanggilan Nusron Wahid, alasan ketidakhadiran apabila telah terkonfirmasi serta langkah hukum selanjutnya sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, keterbukaan KPK menjadi penting untuk memastikan bahwa penanganan perkara berjalan profesional dan tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran ataupun perlakuan khusus terhadap pihak tertentu“ KPK harus menjelaskan perkembangan perkara ini kepada publik secara proporsional.
Apabila pemanggilan telah dilakukan secara sah dan pemeriksaan belum terlaksana, KPK harus menentukan langkah selanjutnya berdasarkan prosedur hukum. Penegakan hukum tidak boleh berhenti tanpa kejelasan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, komitmen pemberantasan korupsi harus tercermin dalam tindakan nyata, penanganan perkara yang menyangkut dugaan suap bernilai besar menuntut keseriusan, konsistensi dan akuntabilitas dari seluruh pihak yang berwenang.
Taufik menilai, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak cukup dijaga melalui pernyataan atau slogan, untuk itu kepercayaan tersebut harus dibangun melalui keberanian menegakkan hukum secara independen, transparan dan adil tanpa terpengaruh oleh jabatan maupun kepentingan tertentu.
“LMPI mendukung penegakan hukum tanpa tebang pilih dan sebagai Panglima LMPI, Taufik menegaskan bahwa organisasinya mendukung upaya pemberantasan korupsi secara serius dan konsisten. Ia meminta seluruh pihak menghormati proses hukum, sekaligus mendorong aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab.
“Jangan ada kesan hukum bisa diperlambat ketika berhadapan dengan orang yang memiliki jabatan, jangan pula ada perlakuan istimewa, jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, semua pihak harus tunduk pada hukum dan aparat penegak hukum harus berani menjalankan tugasnya tanpa tekanan maupun intervensi,” katanya.
Ia menambahkan, prinsip persamaan di hadapan hukum harus diwujudkan dalam praktik, bukan hanya menjadi kalimat normatif, setiap perkara harus ditangani berdasarkan fakta, alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menghormati hak setiap pihak serta asas praduga tak bersalah.
Taufik berharap KPK dapat memastikan penanganan perkara tersebut berlangsung secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya, kejelasan proses menjadi penting agar tidak berkembang persepsi negatif yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi“ Pesan LMPI jelas, hormati proses hukum, bersikap kooperatif dan jangan biarkan ketidakjelasan menimbulkan kecurigaan publik.
KPK harus bertindak profesional dan konsisten,tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada perlakuan istimewa dan tidak boleh ada pihak yang merasa berada di atas hukum, negara harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil kepada siapa pun,” tutup Taufik Hidayat.
