DPRD dan Pemkot Bogor Hadapi Gelombang Aspirasi Mahasiswa, Isu Nasional Mendominasi Tuntutan
Kota Bogor – Sejumlah isu nasional menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Raya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Selasa (23/6/2026). Aksi yang berlangsung di pusat kota tersebut mendapat perhatian langsung dari unsur Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor yang turun menemui massa aksi.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bogor secara bergantian menyampaikan pandangan kritis terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai perlu mendapat evaluasi. Selain menyuarakan persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan, mereka juga menyoroti pentingnya reformasi regulasi serta penguatan penegakan hukum di Indonesia.
Berbeda dengan sejumlah aksi serupa yang berakhir tanpa dialog, demonstrasi kali ini direspons melalui pertemuan langsung antara mahasiswa dan jajaran pimpinan daerah. Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil bersama Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin hadir menerima tuntutan yang disampaikan peserta aksi.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerahkan dokumen berisi tujuh poin tuntutan yang dianggap mewakili keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang berkembang saat ini. Aspirasi tersebut mencakup evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penataan anggaran negara sesuai amanat konstitusi, pengendalian harga kebutuhan pokok, mewujudkan pemerintahan yang bersih, reformasi regulasi, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pemberantasan mafia tanah.
Ketua DPRD Kota Bogor menyatakan bahwa lembaganya menghormati sikap kritis mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Menurutnya, penyampaian pendapat secara terbuka merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar materi tuntutan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan untuk menindaklanjuti secara langsung substansi yang disampaikan mahasiswa.
Meski demikian, DPRD Kota Bogor memastikan seluruh aspirasi yang diterima tidak akan berhenti di tingkat daerah. Lembaga legislatif tersebut berkomitmen menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPR RI dan pihak-pihak terkait sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawal suara masyarakat.
Di sisi lain, kehadiran unsur Forkopimda dalam aksi tersebut menjadi gambaran adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ruang demokrasi tetap berjalan secara damai. Selama aksi berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan terhadap aktivitas masyarakat sekitar.
Aksi Aliansi BEM Se-Bogor Raya ini kembali menunjukkan bahwa mahasiswa masih menempatkan diri sebagai kekuatan moral yang aktif mengawal jalannya pemerintahan. Melalui berbagai tuntutan yang disampaikan, mereka berharap lahir kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat serta mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan hukum yang dihadapi bangsa saat ini.
Jurnalis: Romo Kefas
