Kota Bogor – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 tidak berjalan mulus. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor melontarkan kritik terbuka terhadap efektivitas penggunaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat kerja bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, Selasa (7/4/2026), sejumlah anggota dewan menyoroti adanya kesenjangan antara capaian statistik dan kondisi nyata di lapangan.
Dipimpin Ketua Pansus Ahmad Aswandi, forum tersebut menjadi ruang evaluasi awal yang diwarnai pertanyaan-pertanyaan kritis, terutama terkait dampak konkret dari program pemerintah sepanjang tahun 2025.
Capaian Positif, Tapi Belum Menjawab Keresahan
Secara data, Pemerintah Kota Bogor mencatatkan performa yang tergolong baik. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,45 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,75, serta angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan.
Namun bagi Pansus, deretan angka tersebut belum cukup menjadi bukti keberhasilan.
Sorotan muncul karena sebagian masyarakat dinilai masih menghadapi persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara tuntas.
“Indikator makro memang penting, tapi yang lebih penting adalah realitas yang dirasakan warga. Jangan sampai ada jarak antara laporan dan kenyataan,” ungkap salah satu anggota Pansus dalam forum tersebut.
Efektivitas Belanja Dipertanyakan
Realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor yang mencapai lebih dari 95 persen justru menjadi perhatian utama. Pansus menilai tingginya penyerapan anggaran harus diikuti dengan kualitas hasil yang nyata.
Sejumlah persoalan yang masih mencuat di antaranya:
- Kemacetan yang belum terurai secara signifikan
- Layanan kesehatan yang belum merata
- Infrastruktur yang dinilai belum optimal
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait arah dan prioritas kebijakan pembangunan.
“Jangan sampai anggaran habis, tapi masalah tetap ada. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi bersama,” tegas anggota Pansus.
Evaluasi Bukan Formalitas
Pansus DPRD Kota Bogor menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak boleh sekadar menjadi agenda tahunan tanpa dampak nyata.
Evaluasi harus mampu menghasilkan rekomendasi yang benar-benar menyentuh akar persoalan, bukan hanya mempercantik laporan kinerja.
Selain itu, pemerintah daerah juga diingatkan untuk tidak menjadikan penghargaan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.
Menuju Rekomendasi Kritis
Rapat kerja ini menjadi tahapan awal sebelum DPRD Kota Bogor merumuskan rekomendasi resmi atas LKPJ 2025.
Pansus memastikan bahwa hasil evaluasi nantinya akan lebih tajam dan berorientasi pada kepentingan publik, dengan harapan mampu mendorong perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Jurnalis: Atma
Editor: Romo
Publisher: Tim Redaksi
