Bantul Kedepankan Musyawarah Usai Polemik Lokasi Ibadah Jemaat GMS
BANTUL — Pemerintah Kabupaten Bantul bersama aparat kepolisian dan sejumlah unsur terkait memilih mengedepankan jalur musyawarah menyusul polemik kegiatan ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di wilayah Panggungharjo, Sewon, Bantul.
Situasi yang sempat menjadi perhatian masyarakat itu terjadi pada Minggu (24/5) ketika kegiatan doa dan ibadah jemaat di sebuah bangunan sewa di kawasan Glugo menuai keberatan dari sejumlah kelompok masyarakat.
Aparat kepolisian yang berada di lokasi segera melakukan pengamanan untuk memastikan situasi tetap terkendali dan mencegah terjadinya benturan antarwarga.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa penanganan persoalan dilakukan dengan pendekatan persuasif serta mengutamakan komunikasi antara seluruh pihak.
Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Bantul, Yulius Suharta, mengatakan pemerintah sejak awal telah mencoba membangun komunikasi sebelum kegiatan berlangsung guna menghindari munculnya gesekan di tengah masyarakat.
“Kami terus mendorong agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog sehingga suasana di Bantul tetap aman dan harmonis,” ujarnya, Senin (25/5).
Menurut Yulius, persoalan yang berkembang lebih banyak berkaitan dengan administrasi penggunaan bangunan yang dipakai untuk aktivitas ibadah. Pemerintah daerah saat ini masih melakukan pencermatan terkait dokumen dan ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, jemaat GMS sebelumnya melaksanakan ibadah secara berpindah tempat sebelum akhirnya menyewa bangunan di kawasan Ring Road Selatan Bantul sebagai lokasi kegiatan baru.
Sementara itu, aparat kepolisian memastikan kondisi di lapangan telah kembali kondusif setelah dilakukan mediasi antara pihak jemaat, masyarakat, dan unsur pemerintah daerah.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama di Bantul juga mengajak seluruh warga menjaga suasana damai serta tidak mudah terpancing informasi yang beredar di media sosial.
Mereka berharap penyelesaian persoalan dapat ditempuh melalui jalur hukum, komunikasi sosial, dan semangat toleransi yang selama ini dikenal kuat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemerintah Kabupaten Bantul bersama Forkopimda dijadwalkan kembali melakukan koordinasi lanjutan guna mencari solusi terbaik yang dapat diterima seluruh pihak tanpa mengganggu ketertiban umum maupun kerukunan antarumat beragama.
