Ujian Pelayanan Pasca Lebaran, Wali Kota Bekasi Turun Tangan: Jangan Sampai Rakyat Menunggu!

Kota Bekasi | GarisBatasNews.com — Momentum pasca libur panjang Idul Fitri kembali menjadi titik uji bagi kualitas pelayanan publik. Di saat masyarakat kembali beraktivitas dan membawa berbagai kebutuhan administrasi, kecepatan dan ketepatan layanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Menjawab situasi tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun langsung melakukan pemantauan ke sejumlah pusat pelayanan, Kamis (26/3/2026). Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah tidak ingin pelayanan berjalan setengah hati.

Sejumlah titik vital yang menjadi perhatian antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Mal Pelayanan Publik (MPP). Ketiganya menjadi barometer langsung kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Di lapangan, aktivitas pelayanan mulai kembali berjalan. Namun, tekanan akibat meningkatnya jumlah warga tetap menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

“Kita tidak boleh membuat masyarakat menunggu tanpa kepastian. Pelayanan harus cepat, jelas, dan tuntas,” tegas Tri.

Sorotan juga mengarah pada kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang masih diberlakukan bagi 62,6 persen ASN. Dalam kondisi ini, komitmen dan integritas aparatur menjadi taruhan utama.

Sistem kerja fleksibel dinilai bisa menjadi solusi, namun juga berpotensi menjadi celah jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan tanggung jawab yang tinggi.

Tri mengingatkan bahwa pelayanan publik bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan kewajiban moral pemerintah terhadap rakyatnya.

“Jangan sampai masyarakat merasa dipinggirkan hanya karena sistem tidak berjalan maksimal,” ujarnya.

Pasca-Lebaran kerap diwarnai persoalan klasik—antrean panjang, pelayanan lambat, hingga kurangnya respons petugas. Hal ini yang berusaha diputus oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui pemantauan langsung di lapangan.

Selain itu, percepatan digitalisasi layanan juga menjadi perhatian, guna menutup celah birokrasi yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat.

Langkah ini menjadi pengingat bahwa pemerintah harus selalu hadir di garis depan pelayanan, bukan sekadar mengatur dari balik meja.

Di tengah meningkatnya ekspektasi publik, pelayanan bukan lagi sekadar program—melainkan bukti nyata keberpihakan kepada masyarakat.

Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Redaksi GarisBatasNews.com